Jokowi Marah, China Claim Laut Natuna Milik Mereka

Istana pastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berlaku tegas memberi respon klaim China di perairan laut Natuna. Usaha perlakuan klaim China di Natuna dikerjakan dengan diplomasi damai.

“Berdasar instruksi Presiden, pemerintah Indonesia berlaku tegas sekaligus juga mengutamakan usaha diplomatik damai dalam mengatasi perselisihan di perairan Natuna,” tutur jubir Presiden, Fadjroel Rachman, pada wartawan, Sabtu (4/1/2020).

Fadjroel lalu mencuplik pengakuan Jokowi masalah sikap berkaitan klaim China atas Natuna.

“‘Tak ada kompromi dalam menjaga kedaulatan Indonesia’, tegas Presiden Jokowi,” kata Fadjroel mencuplik Jokowi.

Awalnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto ambil sikap menindaklanjuti masalah klaim Natuna oleh China dengan pendekatan damai. Jalan damai ini dikatakan sebagai prinsip pertahanan.

111 Polisi Di Mimika Papua Naik Pangkat Mendekati Waspada 1 Malam Tahun Baru

“Sesuai prinsip diplomasi seribu kawan begitu sedikit, satu musuh kebanyakan serta prinsip pertahanan kita yang defensif bukan ofensif. Karena itu penyelesaian permasalahan tetap memprioritaskan usaha ke-2 prinsip di atas. Karena itu beberapa langkah damai selalu harus diutamakan,” kata Staf Spesial Bagian Komunikasi Publik serta Jalinan Antar-Lembaga Menhan RI Dahnil Anzar Simanjuntak, Sabtu (4/1).

Dahnil menerangkan, langkah damai bukan bermakna tidak berlaku tegas. Langkah damai dikatakan sebagai jalan diplomasi. Indonesia telah memperjelas klaim China berlawanan dengan hukum internasional yang resmi. Tetapi China 7mnc masih memandang perairan Laut Natuna sisi dari negaranya.

Indonesia berdasar pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Pada 2016, pengadilan internasional mengenai Laut China Selatan mengatakan klaim 9 Garis Putus-putus jadi batas teritorial laut Negeri Gorden Bambu itu tidak memiliki fundamen historis.

“Faksi China dengan tegas melawan negara mana juga, organisasi, atau individu yang memakai arbitrasi tidak resmi untuk bikin rugi kebutuhan China,” kata jubir Menteri Luar Negeri Republik Rakyat China, Geng Shuang, dalam info wartawan reguler, 2 Januari 2020, dikutip dari situs Kementerian Luar Negeri RRC, Jumat (3/1).